Partisipasi Aktif Publik

Oleh Ir. Hetifah Siswanda, Ph.D.**

Isu Babakan Siliwangi menghasilkan pro-kontra publik tentang bagaimana ruang di kawasan tersebut dimanfaatkan dan dikendalikan. Ada berbagai kelompok masyarakat seperti intelektual dan akademisi, mahasiswa, seniman, dan budayawan, aktivis, komunitas kreatif, kelompok perempuan, asosiasi profesi, maupun media, yang peduli dengan nasib Babakan Siliwangi. Mendengarkan suara mereka, dan menggunakannya dalam pembuatan kebijakan, merupakan penerapan dari tata pemerintahan daerah yang demokratis.

Keterusterangan Pemkot Bandung mengemukakan keterbatasannya mengelola ruang publik sendiri, tanpa melibatkan pihak ketiga, cukup mengundang simpati. Namun, pemkot harus pula menerima adanya realitas bahwa cukup banyak (kalau bukan sebagian besar) publik Bandung kurang (atau tidak) setuju dengan pemberian izin eksklusif pengelolaan kawasan Babakan Siliwangi kepada swasta.

Salah satu latar belakang yang sangat berpengaruh terhadap sikap publik Bandung yang kritis belakangan ini adalah akibat perilaku pemkot di masa lalu, yang dianggap kurang transparan, kurang mau berkomunikasi, dan lebih mau mendengar suara kelompok interest tertentu (pemodal) ketimbang masukan akademis dan teknis dari pakar maupun suara komponen masyarakat sipil lainnya. Tidak ada informasi yang jelas kepada publik tentang rencana persis yang akan diterapkan di kawasan Babakan Siliwangi. Apalagi selama ini publik sering dikecewakan, dan bahkan dikelabui oleh izin-izin pemanfaatan ruang yang menghasilkan pembangunan-pembangunan yang dinilai tidak layak dari pertimbangan lingkungan, tata ruang, maupun keadilan sosial, seperti apa yang terjadi di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan daerah seputar Dago.

Banyak komponen akademisi maupun masyarakat sipil di Kota Bandung yang merasa partisipasi aktif mereka dalam urusan publik di kota ini telah lama terpasung. Padahal gagasan tentang pentingnya partisipasi dalam penataan ruang diadopsi secara tegas, termasuk dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 khususnya pasal 65 (1), “Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat“. Peran masyarakat tidak hanya dalam proses pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian), juga dalam aspek pengaturan (misalnya pembuatan Perda Tata Ruang dan Peraturan Zonasi), pembinaan (sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam isu penataan ruang), bahkan dalam aspek pengawasannya. Jika pemkot sengaja menutup atau membatasi partisipasi publik dalam proses penataan ruang, sama artinya mereka melanggar UU.

Barangkali latar belakang paling menarik menyangkut track record dari pengembang yang dikenal sebagai PT EGI. Publik ingin mengenal dan mendapatkan penjelasan, pertimbangan-pertimbangan apakah yang digunakan pemkot ketika memutuskan membuat perjanjian kerja sama dengan PT EGI.

Partisipasi Bermakna
Banyak tuduhan ditujukan kepada setiap upaya publik untuk menunjukkan hasratnya berpartisipasi dalam rangka menyelamatkan ruang kota dari keputusan yang salah. Salah satunya artikel yang ditulis Dadang Bainur (“Pikiran Rakyat”, 20/10).

Pendapat Dadang Bainur tentang keterwakilan dalam partisipasi menunjukkan pandangan konvensional tentang partisipasi publik. Dalam tata pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, setiap pengambilan keputusan yang strategis seperti pemanfaatan ruang dan alokasi anggaran, akan mempertimbangkan input publik secara serius dan sungguh-sungguh. Tidak penting (atau terlalu mahal) untuk membuktikan bahwa suara orang-orang ini haruslah merepresentasikan sebagian besar warga kota. Dalam kasus Babakan Siliwangi, sesungguhnya tidak sulit untuk menilai bahwa suara yang muncul datang dari orang-orang yang memiliki kepedulian, kompetensi, dan rasa kepemilikan terhadap Kota Bandung. Mereka yang saat ini aktif mempertanyakan keputusan tentang Babakan Siliwangi juga datang dari latar belakang yang bervariasi: seniman, mahasiswa, komunitas kreatif, akademisi, hingga ibu-ibu rumah tangga. Kalau selama ini keputusan yang menyangkut isu publik hanya menjadi konsumsi pejabat di birokrasi dan politisi di DPRD, ke depan diharapkan perspektif warga yang aktif dan peduli dari berbagai komponen bisa juga mewarnai keputusan publik yang penting di Kota Bandung.

Argumen bahwa mereka yang tidak setuju harus mampu menghasilkan substitusi pemecahan, adalah pendapat yang sering dikemukakan mereka yang resisten dan ingin menghalangi partisipasi. Keyakinan Dadang Bainur bahwa niat mengumpulkan dana masyarakat dalam rangka menyelamatkan ruang publik di Babakan Siliwangi mustahil diwujudkan adalah kesimpulan sangat gegabah dan jelas-jelas meremehkan kemampuan partisipasi warga Kota Bandung menggalang kekuatan dan secara aktif membantu pemkot bersama-sama menyelamatkan ruang publik yang sangat minim ini. Nilai Pendapatan Asli Daerah Rp 50 juta per tahun atau kurang dari Rp 5 juta per bulan, tentu sangat tidak sebanding jika disetarakan dengan kerugian publik akibat terbatasinya akses mereka terhadap ruang di kawasan Babakan Siliwangi.

Terkait dengan argumen bahwa penentang Babakan Siliwangi tidak berani berhadapan dengan ITB juga merupakan upaya mencari pembenaran bahwa kalau orang lain berbuat salah mengapa saya tidak boleh berbuat salah juga? Terlalu dini dan tidak ada bukti apa pun untuk menuduh bahwa mereka yang menentang pembangunan Babakan Siliwangi tidak berani berhadapan dengan ITB. Justru kemampuan pemkot melakukan proses dialog secara deliberatif dalam kasus Babakan Siliwangi akan menjadi awal yang baik untuk memperluas pembahasan ke tema yang lebih luas seperti kasus Sabuga, kasus pengelolaan lembah Taman Sari, maupun kasus penyelamatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung secara lebih umum.

Ribuan tanda tangan yang terkumpul dalam petisi penolakan, puluhan tulisan di media massa, penolakan komersialisasi ruang publik melalui demonstrasi, diskusi ilmiah, maupun upaya-upaya lain yang diinisiasi berbagai kelompok, mencerminkan kepedulian dan kecintaan warga Bandung pada kotanya. Publik Bandung cukup cerdas untuk bisa ditunggangi kepentingan politik yang sempit. Mereka sangat sadar bahwa keputusan yang salah tentang ruang sangatlah mahal harganya, bahkan belum tentu bisa digantikan dengan uang. Berapa besar kerugian akibat merosotnya kepercayaan publik pada pemkot maupun DPRD akibat adanya keputusan-keputusan yang serampangan tentang ruang kota? Berapa kerugian dari hilangnya hasrat publik yang kreatif dan berbakat untuk ikut menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi kemajuan dan perbaikan kota Bandung tercinta ke depan? Tidak ternilai…

** Penulis adalah Planolog, warga Bandung
Sumber: Harian Pikiran Rakyat
Berita Terkait: Perlu Kontrak Sosial Soal Baksil