BANDUNG, (PRLM).- Pembangunan restoran di kawasan Babakan Siliwangi yang dikelola PT Esa Gemilang Indah, bisa berdampingan dengan pengembangan hutan kota yang digagas dalam Tunza International Children and Youth Conference on the Environment mendatang. Sinyal positif itu dilontarkan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridahosani, saat mendampingi Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di kawasan Babakan Siliwangi, Selasa (21/9).

Rasio memaparkan, semestinya, fungsi ekologis dan fungsi ekonomi bisa berjalan beriringan tanpa merugikan satu sama lain. “Jadi bisa sinergi antara kepentingan bisnis, lingkungan, dan sosial. Itu bisa diimplementasikan melalui pembangunan berkelanjutan. Jika hutan asri, maka tamu-tamu restoran pun bisa menikmati keindahannya. Itu nilai tambahnya. Tidak hanya datang dan makan,” ujarnya.

Sementara itu, Meneg LH Gusti Muhammad Hatta membeberkan, sesuai aturan, ruang terbuka hijau di suatu daerah, harus mencapai 30 persen dari total wilayah daerah tersebut. Karena itu, Gusti sangat mendukung penyelenggaraan Tunza Internasional yang satu agenda utamanya ialah pengembangan hutan kota di Baksil.

“Apalagi ini digagas anak muda. Mereka adalah generasi pewaris lingkungan kita untuk masa depan. Mereka harus bisa menyuarakan masukannya sehingga nantinya para peserta konferensi di Brazil bisa memetakan pembangunan yang berkelanjutan dengan lebih baik. Dan saya harap, konferensi itu menghasilkan deklarasi yang akan jadi masukan untuk kegiatan United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20 di Brazil, tahun mendatang,” ujarnya.

Saat ini, ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung masih kurang dari 20 persen. Dengan luas 16.729 hektare dan dihuni sedikitnya 2,6 juta jiwa, seharusnya Pemerintah Kota Bandung memperhatikan dan menambah jumlah ruang terbuka hijau sehingga bisa mencakup 30 persen dari luas kota sesuai dengan peraturan daerah tentang tata ruang dan tata wilayah.

Kawasan hutan Babakan Siliwangi Bandung yang bakal dideklarasikan sebagai Hutan Kota Dunia dalam acara Tunza International Children and Youth Conference On the Environment 2011 tanggal 27 September–1 Oktober 2011. Deklarasi yang akan dibacakan sekitar 1.000 anak-anak dari sekitar 150 negara saat Konferensi Tunza itu diharapkan bisa menyelamatkan kawasan hijau di tengah Kota Bandung.

Deklarasi Babakan Siliwangi sebagai hutan kota dunia digelar pada hari pertama konferensi, 27 September 2011. Deklarasi itu akan dihadiri Wakil Presiden Boediono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Walikota Bandung Dada Rosada. Rencananya bakal hadir juga sejumlah figur publik internasional seperti pemain sepakbola Samuel Eto’o, pemain film Jackie Chan, fotografer Yan Athur Bertrand, dan petenis Maria Sharapova. (A-128/das)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat

“Kita akan bangun rumah makan di tapak yang sudah ada. Bangunan berdiri di lahan seluas 2.000 meter persegi dan 5.000 meter persegi untuk parkir, sisanya untuk penghijauan,” ujar perwakilan dari PT EGI, Iwan usai rapat persiapan Tunza International Children and Youth Conference di BPLHD Jabar, Jln. Naripan, Senin (20/9).

Dikatakan, untuk parkir dan pembangunan akan disesuaikan dengan arahan dari Pemkot Bandung. “Kita mengacu pada yang sudah lama dan disesuaikan dengan arahan dari Distarcip (Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya),” ungkapnya.

Dari 3,8 hektare lahan Baksil yang dikerjasamakan, kata Iwan, PT EGI hanya membangun sebagian kecil. Selain itu PT EGI memiliki kewajiban untuk menjaga ekosistem. “Ini (Baksil, red) ‘kan ruang terbuka hijau (RTH). Meski RTH enggak menutup kemungkinan ada kegiatan, cuma kegiatannya enggak merusak ekosistem,” terangnya.

Meski membangun rumah makan khas Sunda, pihaknya belum memikirkan keuntungan dari bisnis tersebut. “Ya masih jauh ya, kalau kita bicara mengenai hitung-hitungan bisnis. Karena intinya, kami hanya ingin membantu Pemkot Bandung,” ujarnya.

Ia ingin memadukan fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Fungsi ekologis ini ditunjukkan PT EGI dengan menanam 2.500 pohon pada tahun 2009. “Pada awal pendataan kami catat ada 700 pohon, tapi saat mulai kerja sama berkurang menjadi 400 pohon dan pada 2009 kami tanam 2.500 pohon,” tandasnya.

Terkait pembangunan rumah makan, Iwan mengaku belum mengetahui secara pasti kapan dilaksanakannya karena IMB belum keluar. “Setelah IMB keluar,” tandas Iwan yang mengku sudah mengajukan IMB setelah amdal keluar pada 2010.

Wali Kota Bandung, Dada Rosada usai rapat konferensi Tunza di BPLHD Jabar kemarin mengatakan pembangunan oleh PT EGI tetap jalan. Namun PT EGI masih menunggu IMB yang baru keluar setelah perda RTRW dievaluasi Pemprov Jabar

“Ada world city forest, kita tata Baksil untuk menyambut tamu dari sejumlah negara. Setelah itu kita lihat apakah ada yang bisa diteruskan atau tidak oleh PT EGI,” ujar Dada kepada wartawan kemarin.

Kerja sama dengan PT EGI, lanjut Dada, sudah ada sebelum kepemimpinannya. Karena itulah, MoU ini tidak boleh diubah begitu saja. Terlebih PT EGI pun akan membangun di tapak-tapak yang sudah ada. “Hanya restoran di tapak yang sudah ada,” ujar Dada sambil menambahkan bangunan restoran tersebut permanen.

Sumber: Harian Galamedia

Peresmian dilakukan pada 27 September bersamaan dengan Konferensi Lingkungan Anak dan Pemuda 2011 yang dihadiri Wakil Presiden Boediono serta duta besar dari negara sahabat. Acara yang diikuti 1.000 pemuda dari berbagai negara ini juga bakal dihadiri atlet internasional Samuel Eto’o dan Maria Sharapova.

“Penetapan sebagai hutan kota dunia adalah awal, tinggal bagaimana masyarakat bisa membuatnya sebagai ruang publik,” kata Ridwan Kamil dari Bandung Creative City Forum (BCCF).

Ridwan menerangkan, Babakan Siliwangi atau biasa disingkat dengan Baksil adalah kawasan hutan yang bersebelahan dengan Institut Teknologi Bandung dan menjadi daerah resapan untuk Sungai Cikapundung yang mengalir ke Sungai Citarum. Selama itu, daerah tersebut terbengkalai karena Pemerintah Kota Bandung menunjuk pihak swasta untuk mengelolanya menjadi resor kuliner, tetapi mendapat protes dari warga.

Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Bandung, lokasi tersebut dimungkinkan sebagai daerah komersial.

Pihak BCCF telah memiliki desain penataan Baksil sebagai hutan kota setelah menggelar sayembara untuk kategori anak dan dewasa. Penggarapan sudah dimulai dan diawali dari pengelupasan jalur aspal sepanjang 400 meter yang mengitari wilayah tersebut.

Menurut Ridwan, penetapan ini adalah hasil dari pengajuan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada United Nations Environment Programme (UNEP). Bandung berhasil menyingkirkan Jawa Tengah dan Bali dalam penentuan tuan rumah. Sebelumnya, sempat diajukan opsi selain Baksil, yakni Taman Tegallega dan Bandung Pakar.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan, Babakan Siliwangi adalah ruang publik yang memang seharusnya dikuasai publik untuk dipakai bersama. Selain fungsi itu, Baksil juga memiliki fungsi vital di Cekungan Bandung karena menjadi daerah resapan air.

Di dalam Baksil, lanjut Dadan, terdapat mata air yang masih mengalir. Pihaknya juga mencatat terdapat 14 jenis burung dan 3 jenis primata endemik, serta 48 jenis pohon.

Supardiyono Sobirin dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) mengungkapkan, penunjukan Baksil sebagai hutan kota dunia oleh PBB adalah tanggung jawab yang harus diemban bersama-sama. Baksil adalah milik publik yang harus dirancang dari masyarakat juga.

Menurut catatan Kompas, Babakan Siliwangi dahulu dikenal dengan nama Lebak Gede atau berarti lembah besar. Di sebelah selatan, berdiri Kebun Binatang Bandung dan di sebelah barat ada gelanggang olahraga milik ITB, Sasana Budaya Ganesha. Pembangunan yang dimulai sejak 1971 dengan pembangunan restoran di dalam Babakan Siliwangi kemudian dilanjutkan dengan pusat penjualan jins di sepanjang Cihampelas yang merangsang tumbuhnya permukiman di sekitarnya.

Sumber: Harian Kompas

Bandung – Aspal sepanjang 900 meter di kawasan Babakan Siliwangi akan dikelupas. Pengelupasan aspal dilakukan agar lahan di Babakan Siliwangi bisa ditanami pohon saat acara Tunza International Children & Youth Confrence On the Environment 2011 yang akan digelar ada 27 September 2011 hingga 1 Oktober 2011 mendatang.

“Karena dalam konferensi nanti akan ada acara penanaman pohon oleh para peserta. Jadi aspal yang ada harus dikelupas“, ujar Sekretaris Dinas Pertamanan Kota Bandung Arif Prasetya saat ditemui di Babakan Siliwangi, Sabtu (10/9/2011).

Aspal yang akan diangkat di kawasan Babakan Siliwangi terbentang dari jembatan PDAM hingga dekat Kampus ITB. “Panjangnya sekitar 900 meter dengan lebar 3 meter“, katanya.

Pembenahan kawasan Babakan Siliwangi dituturkan Arif bukan karena untuk konferensi saja, melainkan Pemkot Bandung akan melakukan revitalisasi hutan kota tersebut. Apalagi sebelumnya Komunitas Bandung Inisiatif menyelenggarakan Sayembara Desain Babakan Siliwangi yang hasilnya diserahkan pada Pemkot Bandung.

“Kami akan gunakan desain dari sayembara tersebut sebagai inspirasi dan patokan untuk penataan Babakan Siliwangi“, kata Arif.

Sementara itu, sejumlah penggiat Komunitas Bandung Inisiatip juga turut hadir melihat proses pembenahan Babakan Siliwangi. “Kedatangan kami hanya untuk memastikan pembenahan Babakan Siliwangi benar dilakukan. Besok kami anggota komunitas dan warga akan ikut membantu bergotong royong ikut membongkar dan membereskan kawasan ini“, kata Regi, Manager Program Bandung Inisiatip di lokasi.

Ia pun menyatakan apresiasinya pada Pemkot Bandung yang akhirnya mau bergerak membenahi hutan kota tersebut. “Tentu kami mengapresiasi atas kegiatan Pemkot Bandung yang pro dan peduli pada ruang publik di Bandung“, tuturnya.

(tya/tya)

Sumber: Detik Bandung

Bandung untuk mengklarifikasi kisruh pengelolaan Babakan Siliwangi (Baksil) pekan ini. Pemanggilan kedua belah pihak akan diusahakan untuk pekan mendatang.

“Pekan ini kami belum bisa melakukan pemanggilan karena jadwal yang padat. Sebagian besar anggota Komisi C DPRD terlibat dalam Pansus SUS Gedebage. Pembahasan ini penting juga untuk segera dituntaskan”, ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman, Kamis (9/6), saat dihubungi di Jakarta.

Alih-alih melakukan pemanggilan, menurut Entang, surat pemanggilan saja belum diajukan ke Pimpinan Dewan. “Baru setelah surat diajukan ke Pimpinan Dewan, akan dibuad jadwal oleh mereka. Jadwal disesuaikan dengan jadwal Komisi. Kami harap pekan depan pemanggilan benar-benar sudah bisa dilakukan”, ucapnya.

Pekan lalu Komisi C DPRD mengungkapkan rencana pemanggilan PT EGI dan Pemkot untuk mengklarifikasi permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 3,2 hekater di kawasan Baksil. Rencana serupa juga dilontarkan Komisi A. Namun pada Kamis (9/6) ruang Komisi ini kosong-melompong. Seluruh anggota Komisi tengah berada di Pontianak.

Lambatnya penanganan Baksil oleh Pemkot dan kini juga oleh DPRD membuat prihatin sekumpulan anak muda yang tergabung dalam Bandung Inisiatif. Jejaring ini terdiri dari berbagai perkumpulan pegiat lingkungan, arsitek, pegiat komunitas urban, dan mahasiswa. Protes mereka lancarkan dengan menggelar lomba desain Baksil beberapa waktu lalu.

“Ini merupakan sebentuk gerakan warga yang menyuarakan haknya. Sekaligus ini sebuah protes atas lambatnya kinerja pemerintah dan Dewan yang mestinya mengambil tanggung jawab. Aturan sudah banyak dibuat tapi penegakannya masih sangat lemah”, tutur Dadan Ramdan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar. (A-165/A-26).***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PR).-
Izin mendirikan bangunan (IMB) bagi PT Esa Gumilang Indah (EGI) dalam mengelola kawasan Babakan Siliwangi (Baksil) baru bisa turun setelah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung disahkan. Ruang terbangun di kawasan seluas 3,8 hektare ini juga dibatasi hanya 12 persen, sesuai tapak lama dari kemungkinan maksimal 20 persen.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung Juniarso Ridwan mengungkapkan, belum adanya IMB membuat tidak adanya aktvitas produktif di Baksil sejak penandatanganan nota kesepahaman empat tahun lalu.

“IMB hanya bisa diberikan setelah Perda RTRW disahkan. Baru setelah perda disahkan, nanti akan ditentukan sikap terhadap permohonan IMB dari PT EGI. Saat ini, belum ada konsep apa pun yang diajukan“, ujarnya, Senin (6/6).

Menurut Juniarso, meski aturan umum membolehkan persentase kawasan terbangun mencapai 20 persen, tetapi untuk kasus Baksil, persentase luas kawasan terbangun hanya diperbolehkan maksimal 12 persen, atau sama dengan luas bekas terbangun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan isi nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Selain mengacu tapak lama,perjanjian juga mensyaratkan PT EGI membangun dengan konsep nuansa tradisional serta mengakomodasi nilai seni, budaya, serta olah raga.

“Baru ketika seluruh syarat dipenuhi, ada peluang IMB bisa turun. Kalau tidak, ya tidak mungkin turun“, kata Juniarso.

Bisa Diputus
Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bandung Eric M. Atthauriq menegaskan, sesuai perjanjian, luas lahan yang bisa dibangun oleh PT EGI tidak akan lebih dari 7.000 meter persegi, terdiri atas 2.000 meter persegi untuk bangunan utama serta 5.000 meter persegi untuk lahan parkir.

“Luasan itu dibuat dengan patokan tapak lama, bekas restoran yang dulu terbakar“, tuturnya.

Menurut Eric, perjanjian antara pemkot dan PT EGI yang dimulai sejak 2007, meliputi pengelolaan lahan seluas 3,8 hektare selama 20 tahun.

Perjanjian juga menyebutkan kemungkinan peninjauan ulang atau bahkan pemutusan kerja sama jika terbukti PT EGI melakukan pelanggaran.

“Ada pasal yang mengatur itu. Perjanjian kerja sama ini bisa ditinjau ulang atau bahkan bisa diputus. Kami akan terus mengikuti perkembangannya“, tuturnya.

Perihal besaran kompensasiyang diterima pemkot dalam kerja sama ini, Eric mengaku tidak hafal. “Maaf, saya tidak hafal. Hanya, yang pasti setiap tahun PT EGI diwajibkan membayar kompensasi ke pemkot“, ujarnya.

Pengungkapan detail nota kesepahaman menjadi salah satu tujuan yang hendak dicapai Komisi A dan Komisi C DPRD Kota Bandung dalam rencana pemanggilan pemkot dan PT EGI pekan ini.

“Dalam pemanggilan nanti, kami ingin memperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya terkait perjanjian kerja sama tersebut“, ujar Ketua Komisi C DPRD Entang Suryaman. (A-165)*

Sumber: Harian Pikiran Rakyat

Sebagai bentuk kritik atas kelambanan Pemkot Bandung mengelola ruang terbuka hijau (RTH), puluhan anak muda yang tergabung dalam Bandung Inisiatif menggelar sayembara desain Babakan Siliwangi. Sayembara itu dimaksudkan untuk menggalang kepedulian serta keterlibatan warga kota dalam perencanaan pembangunan kota mereka, terutama dalam hal pelestarian lingkungan.

“Selama ini pemkot bersama konsultanlah yang selalu menentukan arah kebijakan pelestarian lingkungan. Aspirasi warga nyaris tak didengar. Hasilnya, sebagian besar kebijakan memihak pada pemilik modal. Salah satu contoh paling kentara dan jadi sorotan ya itu pengelolaan Babakan Siliwangi. Dari situlah, keprihatinan kami muncul“, ucap Dadan Ramelan, salah seorang pegiat Bandung Inisiatif yang sekaligus merupakan Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Sabtu (4/6).

Menurut Ramdan, keberadaan Babakan Siliwangi amat penting bagi Bandung yang dari hari ke hari makin kewalahan diserbu arus pendatang, baik yang menetap ataupun singgah. Jum-lah kendaraan pembawa polutan juga makin banyak. Ironisnya, dari luas RTH minimal 30 persen dari luas wilayah, Bandung baru sanggup memenuhi sepertiganya.

Arsitek Ridwan Kamil menambahkan, banyak ruang publik di Kota Bandung yang belum terurus dan baru sekadar ada. Padahal, agar dapat bermanfaat bagi warga, ruang-ruang publik hams didesain. Belum lagi, jumlah ruang publik yang terus menyusut.

Tiga Kategori
Sayembara desain Babakan Siliwangi terbagi dalam tiga kategori, yakni kategori anak-anak usia SD, kategori remaja usia SMP-SMA, serta kategori umum. Hadiah utama bagi juara kategori umum adalah uang sebesar Rp 7,5 juta dan bagi juara di dua kategori lainnya uang sebesar Rp 3 juta. Untuk kategori anak-anak dan remaja, bentuk sayembara berupa lokakarya.

Menurut Ramdan, desain unggulan akan disampaikan pada Pemkot Bandung sebagai bentuk aspirasi warga kota terhadap pengelolaan RTH. Informasi lengkap sayembara ini dapat dilihat di situs www.bandunginisiatif.blogspot.com. (A-i65)

Sumber: Harian Pikiran Rakyat

“Ini kan lahan ruang terbuka hijau Kota Bandung, jadi kita harus menertibkan, jangan sampai dijadikan tempat tidur sehingga menjadi kumuh. Selain itu, bangunan ini dijadikan sekretariat yang mengatasnamakan LSM HAM“, kata Kurnaedi, Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung kemarin.

Sumber: Koran Tempo

Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) Kota Bandung siap membuat pagar di sekitar Babakan Siliwangi (Baksil) sesuai dengan perintah Wali Kota Bandung H. Dada Rosada.

“Kami siap melakukan pemagaran, tetapi kami harus berkoordinasi dulu dengan aparat lainnya. Yang terpenting dengan PT Esa Gemilang Indah (EGI) selaku pengembang yang sudah memiliki mandat untuk melakukan penataan kawasan Babakan Siliwangi,” ujar Sekretaris Dis-tamkam Kota Bandung Arief Prasetya mewakili Kepala Distamkam Kota Bandung, Yogi Soepardjo, Selasa (17/5).

Arief menampik bila pemkot, dalam hal ini dinilai kecolongan dengan terjadinya kasus penebangan pohon di Baksil. Menurut dia, Baksil itu sudah menjadi kewe-nangan PT EGI, karena sudah dikerjasamakan. Jadi kewajibannya tidak hanya menata, tetapi juga menjaga dan mengawasinya.

“Kalau memang kawasan itu belum ditata karena belum ada izin bangunan, bisa dimaklumi. Tetapi PT EGI punya kewajiban untuk mengawasi dan menjaga kawasan itu,” ujarnya. Terus dipantau.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdy Ugaswara mengatakan, ia telah memerintahkan aparat Satpol PP untuk melakukan patroli di sekitar Baksil. “Saya telah menyuruh anak buah untuk melakukan pemantauan di sekitar Baksil. Jangan sampai ada lagi oknum yang merusak atau menebang pohon di sana, karena Baksil adalah hutan kota yang harus dijaga dan dilindungi,” katanya.

Menurut Ferdy, patroli dilakukan untuk mengawasi bangunan yang sebelumnya ditempati penghuni liar. “Bisa saja mereka memanfaatkan lagi bangunan tersebut, meski sudah dilarang dan bangunannya disegel. Makanya kami pantau terus,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan pohon yang dilindungi di kawasan Babakan Siliwangi Kel. Lebak. Siliwangi Kec. Coblong Kota Bandung ditebang sekelompok orang, Kamis (12/5) lalu. Penebangan pohon diduga dilakukan untuk mengubah kawasan itu menjadi kawasan bisnis. Bahkan sebagian lahan di Baksil sudah dipetak-petak dan disewakan sebesar Rp 2 juta oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab. (A-113)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat

Penebangan liar dan penghuni liar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Babakan Siliwangi, menunjukkan kawasan itu tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung selaku pemilik lahan. Hal itu juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan. Pemkot Bandung sepertinya kecolongan untuk melindungi pohon yang ada di Babakan Siliwangi. Padahal, pelaku penebangan liar bisa dikenai sanksi pidana karena Babakan Siliwangi merupakan daerah konservasi.

Demikian pendapat yang dihimpun dari Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Dadan Ramdan dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Aat Sa-faat Khodijat, saat dimintai pendapatnya mengenai adanya penebangan pohon di Babakan Siliwangi pada Kamis (12/5)lalu.

Menurut Dadan, Babakan Siliwangi merupakan RTH yang harus dilindungi. Artinya, tidak boleh ada upaya yang merusak kawasan seluas 3,8 hektare itu. Babakan Siliwangi juga tidak boleh dijadikan tempat pengembangan ekonomi dan usaha. “Kami meminta agar Pemkot Bandung segera menjadikan Babakan Siliwangi sebagai RTH abadi, dan dituangkan dalam Perda Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung,” katanya, Jumat (13/5).

Dadan menuturkan, Walhi Jabar juga meminta agar Pemkot Bandung menjadikan Babakan Siliwangi sebagai hutan kota, yang memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi konservasi sebagai resapan air dan fungsi edukasi sebagai ruang belajar bagi masyarakat. “Fungsi sosial budaya, sebagai ruang komunitas seniman dan budayawan untuk beraktivitas, tanpa itu perawatannya tidak akan terjaga,” katanya.

Menyoroti adanya penebangan pohon, Dadan menyebutkan karena ada pembiaran dari PT Esa Gemilang Indah (EGI), yang mendapat mandat kerja sama penataan dan pembangunan kawasan Babakan Siliwangi dari Pemkot Bandung. “Sejak tahun 2007, PT EGI mengelola, tetapi kini diindikasikan adanya upaya mengubah fungsi lahan. Berdasarkan fakta, kini telah terjadi pengavelingan dan penebangan pohon yang sudah sejak lama ditanam oleh kelompok seniman,” ujarnya.

Sejak zaman Belanda, kata dia, kawasan ini merupakan sabuk hijau (green belt) Kota Bandung berupa area persawahan. Semasa pemerintahan Jepang, sempat direncanakan dijadikan tempat pembangunan museum. Namun, projek itu tidak terealisasi. Oleh kare-na itu, Walhi menolak tegas RTH Babakan Siliwangi dijadikan lokasi pengembangan usaha ekonomi, seperti apartemen, restoran ataupun penginapan. “Pemkot harus segera mencabut izin usaha pengembangan dan pembangunan oleh PT EGI,” katanya.

Salah satu LSM Sementara itu, Wakil Ketua

Komisi A DPRD Kota Bandung Aat Safaat mengatakan, seharusnya sejak awal pemkot melalui kepanjangan tangan Satpol PP hingga kelurahan, mengetahui hal itu dan menghentikannya. Terlebih, di kawasan itu pun ada penghuni liar dari salah satu LSM yang mengaku mengelola kawasan. Namun, mereka tidak me-miliki legalitas yang jelas dari pemerintah. “Penggunaan atau pemanfaatan aset daerah tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan usaha atau mendapatkan keuntungan, dengan maksud memperkaya diri adalah tindakan korupsi,” katanya.

Aat menegaskan, penebangan pohon konservasi adalah tindakan pidana sesuai dengan UU Lingkungan Hidup. Tindak tegas sesuai dengan aturan hukum. Ini akan menjadi perhatian serius Komisi A terhadap SKDP yang bertanggungjawab atas masalah ini,” katanya.

Aat yang menyesalkan tindakan para pelaku penebangan yang sangat mencoreng muka Pemkot Bandung. “Pada saat Pemkot Bandung gencar melakukan penanaman pohon untuk memperbanyak RTH, ini malah ditebang,” ucapnya.

Jika hasil penyelidikan Sat-pol PP terbukti ada unsur dugaan pidana atau korupsi, menurut Aat, Pemkot Bandung harus memprosesnya sesuai dengan hukum.

“Karena rencana pembangunan Babakan Siliwangi dikerjasamakan dengan PT EGI, kami akan evaluasi kerja samanya seperti apa dan apa perkembangannya. Pekan depan PT EGI akan dipanggil,” katanya.

Kepala Satpol PP Kota Bandung Ferdy Ligaswara mengatakan, pihaknya meminta aparat kewilayahan baik camat maupun lurah dibantu RW/RTuntuk mengoptimalkan pengawasan secara preventif di wilayah masing-masing.

“Kasus Babakan Siliwangi tidak boleh terulang lagi. Kami juga meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan kepada Satpol PP jika ada yang menebang pohon atau merusak lingkungan,” ucapnya.

Sementara itu, Ny. Ria dari PT EGI mengakui, PT EGI telah mendapatkan kerja sama penataan pembangunan kawasan Babakan Siliwangi sejak 2007. Setelah itu kami mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), tetapi hingga kini belum keluar. “Kami masih menunggu izin, jadi bukan berarti menelantarkan karena kami setiap saat siap untuk menata

Babakan Siliwangi sesuai dengan keinginan pemkot,” katanya.

Adapun bangunan yang dimaksud, menurut Ria, adalah rumah makan dan fasilitas lainnya. “Sebelumnya ten ada rumah makan, nah kami lagi mengurus izin itu. Kalau amdal sudah keluar,” katanya.

Terkait dengan adanya penebangan pohon, diajuga menyesalkan dan hal itu tanpa sepengetahuan PT EGI. Bahkan, sebelumnya yakni tahun 2009, pihaknya telah menanam sebanyak 2.000 pohon. “Kalau ada kaveling-kaveling dan penebangan, kami tidak tahu sama sekali,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan pohon yang dilin-dungi di Kawasan Babakan Siliwangi, Kel. Lebak Siliwangi. Kec. Coblong, Kota Bandung ditebang oleh oknum, Kamis (12/5). Penebangan pohon tersebut diduga dilakukan untuk mengubah kawasan itu menjadi kawasan lusin-

Bahkan, kawasan tersebut sudah dipetak-petak dan disewakan sebesar Rp 2 juta oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengantongi legalitas. Padahal, kawasan itu tanahnya adalah milik Pemkot Bandung. Namun, aksi penebangan berakhir setelah beberapa warga yang peduli lingkungan melaporkannya ke Satpol PP Kota Bandung, dan langsung menghentikan mereka. (A-113)**

Sumber: Harian Pikiran Rakyat