BANDUNG, (PR).-
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali membahas rencana pembangunan kawasan Babakan Siliwangi (Baksil). Pembahasan dilakukan dalam rapat tertutup, Senin (5/10).

Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan, pertemuan tersebut masih membahas kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan kawasan tersebut. “Kami masih membicarakan masalah itu dengan tim amdal Unpad,” ujar Dada yang ditemui di Pendopo Wali Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum, Rabu (7/10).

Ia menambahkan, pembahasan yang dilakukan adalah seputar masalah jumlah serta lokasi bangunan yang akan dibangun di kawasan tersebut. Alasannya, masih ada perbedaan keinginan antara Pemkot Bandung dan pengembang, baik mengenai jumlah bangunan maupun lahan terbangun.

“Pemkot menginginkan agar pembangunan dilakukan terpusat di satu lokasi sehingga tidak banyak lahan yang terbangun. Namun, pengembang ingin agar pembangunan dilakukan menyebar,” ujarnya.

Selain itu, kata Dada, ada beberapa bangunan yang diajukan pengembang yang menurut kajian amdal tidak diperbolehkan. “Kami masih membahas, terutama mengenai jumlah bangunan dan beberapa bangunan yang tidak diperbolehkan menurut amdal tersebut,” kata Dada yang belum dapat memastikan kapan pembangunan kawasan Baksil dimulai.

Yuridis Formal
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bandung yang juga mantan anggota Komisi A periode 2004-2009, Tedy Rusmawan mengatakan, mestinya pemkot jangan dulu melakukan pembahasan mengenai amdal dan pembangunan infrastruktur di kawasan Baksil tersebut. Alasannya, hingga kini, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bandung masih dalam status quo karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota ini masih dalam proses revisi.

“Saat ini, RTRW sedang dalam proses revisi. Pembahasan RDTRK pun sedang status quo. Mestinya, menunggu kedua hal ini dulu, baru dilakukan pembahasan,” ujarnya.

Menurut Tedy, jika dalam RDTRK nanti lokasi yang direncanakan akan dibangun pengembang ternyata tidak diperbolehkan, pembangunan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan karena melanggar peraturan ketataruangan. Apalagi, meski baru berupa rencana pembangunan, lanjutnya, tentu ada investasi yang dikeluarkan pengembang.

“Yang namanya pembangunan itu kan memakan biaya tidak sedikit. Walaupun berupa rencana, membuat gambar saja sudah membutuhkan biaya. Kasihan pengembang kalau sudah melakukan investasi harus dibongkar kembali karena ternyata pembangunannya melanggar peraturan,” kata Tedy.

Ia menambahkan, semestinya pembahasan yang dilakukan pemkot adalah mengenai yuridis formal revitalisasi kawasan Baksil. Perjanjian kerja sama antara Pemkot Bandung dengan PT EGI sudah habis sejak 2008 lalu.

Tedy pun menegaskan, permasalahan revitalisasi kawasan Baksil akan menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi A DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. “Ini PR bagi Komisi A sehingga ada kepastian terkait masalah Baksil ini,” katanya. (A-188)***

Sumber: Harian Umum Pikiran Rakyat

SUATU malam, November 2002, di kawasan Sanggar Olah Seni (SOS) Babakan Siliwangi (Baksil) Bandung, setelah berbuka puasa dan makan bersama, mereka duduk bersila dalam lingkaran. Tisna Sanjaya, Wawan Husein, Heru Hikayat, Deden Sambas, Rudi St. Darma, Bambang Subarnas, Iman Abda, dan puluhan seniman lainnya. Malam itu, mereka sengaja berkumpul atas undangan Deden Sambas yang ketika itu menjadi Ketua Sanggar Olah Seni.

Ada satu hal yang mesti segera disikapi, yakni rencana penataan kawasan Baksil oleh Pemkot Bandung yang diserahkan pada investor yang akan membangun kondominium. Sikap para seniman tak melulu hanya demi kesenian dan keberadaan SOS yang menjadi jejak panjang dari apa yang telah dimulai pelukis Kartono Yudhokusumo tahun 1952 di tempat itu. Tetapi juga demi keperluan melindungi hutan kota dan ruang terbuka hijau yang terus makin tergerus oleh kepentingan para pemilik modal.

Pertemuan berlangsung hangat dan serius. Semua kemungkinan dibahas, termasuk memikirkan langkah panjang mengumpulkan para seniman budayawan di Bandung dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan itulah pertemuan pertama para seniman Bandung untuk merespons rencana Pemkot Bandung yang hendak mengubah fungsi Baksil. Selanjutnya adalah berbagai pertemuan lainnya dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Tak hanya seniman-budayawan, tapi juga mahasiswa, LSM, dan aktivis lingkungan hidup. Semua serempak dalam satu suara, menolak kawasan Baksil diubah menjadi kondominium.

“Waktu itu tahun 2002. Setelah Pak Tohny Joesoef meninggal, oleh teman-teman, saya dipercaya menjadi ketua SOS. Ketika itulah di media massa muncul rencana pembangunan Top One Art Center. Bahasa dan istilah dipakai adalah bahasa kesenian. Tapi setelah dibaca lebih jauh ternyata akan dibangun tiga tower kondominium 24 lantai. Tentu saja ketika itu kami merasa heran karena kami tidak tahu-menahu tentang rencana pembangunan itu“, ujar Deden Sambas mengenang ketika ditemui di Baksil, Kamis (18/9).

“Dari situ kemudian saya mengundang para seniman-budayawan di Bandung. Saya meminta pendapat dan pandangan mereka tentang rencana pengubahan kawasan itu. Ternyata dari semua teman yang hadir reaksinya menolak. Tapi rencana Pemkot tetap jalan. Selalu ada sesuatu yang tidak transparan terbuka. Seolah-olah waktu itu mereka hanya punya sebuah rencana yang kecil dengan penataan Baksil, tapi di baliknya ada skenario yang besar.“

Hampir setiap pekan para seniman-budayawan di Bandung berkumpul di Baksil, merundingkan berbagai perkembangan sekaligus memikirkan langkah-langkah strategis. Dari mulai pengumpul-an tanda tangan hingga membuat berbagai acara di Baksil. Selama satu tahun, Baksil penuh dengan berbagai program kesenian. Tak hanya pameran seni rupa, tapi juga pertunjukan teater, sastra, diskusi, hingga seni-seni tradisional.

Penolakan terhadap rencana Pemkot Bandung dan dukungan terhadap para seniman-budayawan juga berdatangan dari mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup. Berbagai kegiatan diadakan untuk kian menegaskan keperluan mempertahankan kawasan Baksil dari keinginan investor “menatanya”.

“Sangat banyak respons masyarakat ketika itu. Saya mengumpulkan gambar dan tulisan dari seluruh warga satu bundel. Berbagai lapisan masyarakat pun datang ke Baksil untuk menyatakan penolakan. Tak hanya Bimbo dan alm. Harry Roesli, bahkan ada anak-anak SD yang datang berdoa dan menyatakan dukungan untuk menolak perubahan Baksil“, tutur Deden.

**

TETAPI sebagai ketua SOS yang ketika itu menjadi orang paling depan dalam mengoordinasi berbagai acara di Baksil, Deden juga mengungkapkan berbagai pengalaman buruk yang harus dialaminya. Tak cukup hanya tekanan dan ancaman lewat SMS, bahkan ancaman fisik. Inilah yang membuatnya merasa aneh, mengapa persoalan kebudayaan yang sedang dilakukannya jadi merembet ke hal-hal yang kian membuatnya tidak mengerti.

“Sampai ketika itu saya memberikan beberapa nomor kawan-kawan pada istri saya agar dihubunginya jika sekali waktu saya hilang atau terjadi sesuatu dengan diri saya“, ujar pelukis yang mulai belajar melukis di Baksil sejak 1982 itu.

Ketika itu, ada juga sejumlah pihak yang mendesak agar para seniman bergerak dalam bentuk demonstrasi, tapi seniman-budayawan menolaknya. “Ketika itu kami minta hearing (dengar pendapat) dengan DPRD, investor, pemkot, dan warga. Bahkan tiga kali kami melayangkan surat ke DPRD meminta hearing. Tapi tak ada jawaban. Memang, ketika itu ada pertemuan di Aula Pikiran Rakyat. Tapi tidak bisa menjaring secara keseluruhan karena investor tidak datang. Bapeda pun tidak menjelaskan apa pun“, ujarnya.

Meski masalah Baksil terus terangkat ke permukaan, dan para seniman-budayawan makin gencar melakukan penolakan sambil meminta diadakan dengar pendapat bersama Pemkot Bandung dan investor dengan DPRD sebagai fasilitator, tapi tetap tak ada respons apa pun, baik dari Pemkot Bandung, terlebih lagi dari investor.

“Tak ada komunikasi dari Pemkot dan pengembang, padahal kami ingin berdialog ketika itu. Jangankan transparansi, berdialog saja mereka tidak mau“, ucap Deden Sambas.

Setelah lebih dari setahun para seniman-budayawan melakukan penolakan dan perlawanan, dan setelah adanya pergantian Wali Kota Bandung dari Aa Tarmana ke Dada Rosada di tahun 2003, masalah Baksil perlahan tidak lagi terdengar. Rencana Pemkot Bandung dan invenstor untuk membangun kondominium juga mulai terlupakan.

Namun, September 2008, juga di bulan Ramadan seperti tahun 2002 lalu, sejarah seperti kembali terulang. Meski mungkin permasalahannya berbeda, tapi tetap saja dengan aroma napas yang sama. Napas pemkot dan hasrat investor untuk menjamah Baksil.

Penulis: Ahda Imran
Sumber: Harian Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PR).-
Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kota Bandung meminta pengembang kawasan Babakan Siliwangi (Baksil) mengubah rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana penataan lokasi (RPL). Sebab, dalam RPL dan RKL sebelumnya tidak memasukkan dampak lalu lintas dan kajian sosial budaya.

Hal itu diungkapkan Kepala BPLHD Kota Bandung Nana Supriatna, Selasa (17/2). Dia menjelaskan, kajian amdal merupakan suatu kajian strategis mengenai dampak lingkungan dari suatu pembangunan. “Namun ternyata, kajian sosial budaya lebih mencuat dalam pembahasan,” tuturnya.

Pembahasan kajian lingkungan, menurut Nana, lebih mengarah pada berbagai dampak yang mungkin akan timbul dari pembangunan, di antaranya pembuangan air limbah, pencemaran udara, pembuangan limbah padat dan limbah cair, serta dampak lalu lintas.

Tumpang Tindih
Sementara itu, kajian sosial lebih mengarah pada masalah manusia, budaya, dll. Selanjutnya soal hukum, dibahas agar tidak ada aturan yang tumpang tindih. Kendati demikian, sidang amdal yang digelar bukan untuk menentukan jadi tidaknya pembangunan Baksil, tetapi meminimalisasi dampak negatif dari pembangunan.

“Amdal harus dibuat sebagai dokumen kajian ilmiah untuk dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan“, ucapnya.

Anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Tatar Sunda (DPLKTS) Sobirin Supardiyono mengatakan, amdal bisa diperbaiki agar pembangunan dapat dilaksanakan. Sobirin mengungkapkan, yang menjadi akar permasalahan dari rencana pembangunan Baksil lebih kepada kenyamanan warga. “Memang, saat ini kondisi Baksil sangat kumuh. Namun, masyarakat mudah mengaksesnya“, tuturnya. (A-188)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat

Selintas kisah tentang sidang AMDAL baksil di Hotel Papandayan
Inilah kalimat yg keluar saat saya terlibat dunia luar kampus. Saya yang diamanatkan sebagai koordinator Satgas Babakan Siliwangi KM ITB mendapatkan realita dunia luar kampus. Dunia yang akan saya hadapi sebagi profesi arsitektur. Berhubungan dengan orang-orang yang berlainan ideologi. Ideologi yg saling bertolak belakang, dan terjadi perang ideologi. Kepentingan sana – sini yang secara kasat mata baik-baik saja. Selalu berburuk sangka ke orang-orang yang mendukung pembangunan di Babakan Siliwangi. Jadi saya berpikir bahwa berpikir negatif itu suatu saat akan diperlukan, walau pun tujuannya positif. Tujuan dari berfikir negatif ini adalah untuk membaca, menganalisis, dan menyusun rencana dalam menghadapi “medan perang” yg akan dihadapi. Memperkaya pengalaman agar tidak perlu meraba lagi jika saya kelak akan berhubungan dengan pemerintah kota.

Saat saya menghadiri sidang amdal yg diadakan di Hotel Grand Pasundan (Rabu,21 Januari 2009), saya melihat betapa beratnya dunia politik. Dunia yang masih belum bisa saya pahami. Sidang amdal ini dihadiri oleh berbagai golongan seperti masyarakat sekitar area pembangunan, tokoh masyarakat, pemerintah, LSM, ormas, pihak pengembang, dan mahasiswa ITB. Sidang yang katanya menghabiskan biaya 12 juta untuk menyewa tempatnya dikatakan oleh beberapa orang masih kurang bagus. Alasan yg dikatakan sidang ini kurang melibatkan masyarakat. Dalam artian masyarakat yang terlibat masih terlalu sedikit dan dari pemerintahnya juga tidak begitu kelihatan.

Ada kejadian menarik sebelum sidang ini dimulai. saya beserta dua orang teman yang tidak diundang dalam acara ini datang dengan perispan seadanya. Seadanya dalam artian tidak mandi, pakaian yangg belum diganti bermandikan parfum. Ini karena info sidang yang mendadak dan diadakan di tempat yang jauh. Sebelum acara dimulai saya melakukan registrasi. Saat hendak mendaftar salah satu dari panitia berkata, “ini cuma buat undangan saja”. Berbagai pembenaran pun dikeluarkan agar bisa masuk dan akhirnya oleh ketua panitianya diperbolehkan masuk. Saat sedang menulis di buku tamu, ketua panitianya ditegur oleh salah satu pihak pengembang yang sudah saya kenal. Terdengar sedikit perdebatan, ada kalimat yg dilontarkan oleh pihak pengembang “kok mahasiswa ini diperbolehkan masuk?!!” Cuma itu yang saya dengar.

Selesai sarapan pagi di luar hotel saya bertemu dengan dosen yang sedang menjabat sebagai koordinator BCCF. Saat saya bertanya apakah dia diundang atau tidak, dengan muka datar dia jawab tidak. “Saya kesini ilegal” dengan tegas diucapkannya.

Sangat panjang ceritanya pada saat acara dimulai. Secara garis besar isi acara adalah presentasi amdal dari pihak pengembang dan konsultan lingkungan. Selesai presentasi ada 3 sesi diskusi dan setiap sesinya diberi jatah 5 orang. Sudah pasti ada yg pro dan kontra. Setelah memperhatikan diskusi yang terjadi saya dapat menyimpulkan banyak hal.

Pertama setelah melihat orang – orang yang pro dan kontra. Mereka yang pro dengan pembangunan adalah masyarakat sekitar area pembangunan dan tokoh masyarakat. sangat terlihat bahwa orang-orang ini bukan ahli dalam lingkungan sehingga saat bekomentar mereka banyak menyinggung dari segi ekonomi dan budaya. Mereka yang kontra kebanyakan LSM lingkungan, seniman (yg berada di lahan tersebut), dan orang-orang yg ahli pembangunan.

Kedua, dalam sidang ini saya sebagai perwakilan dari mahasiswa ITB cukup kesal. Disini saya tidak dapat diberi kesempatan untuk berbicara. padahal disetiap sesi saya selalu mengangkat tangan dan moderator sempat melirik saya. Kalau dilihat dari cerita debat antara ketua panitia dengan pihak pengembang saya menyimpulkan bahwa dari mahasiswa ITB yang datang memang sudah direncanakan untuk tidak ditunjuk. Karena kalau kita mengevaluasii dari pertemuan sebelumnya mahasiswa selalu mengeluarkan pertanyaan yang sebagian besar pertanyaan tidak bisa dijawab. Ini karena mahasiswa ITB selalu bergerak berdasarkan argumentasi ilmiah dan bila ada pertemuan seperti ini saya selalu membawa teman dari jurusan Planologi yang selalu berhubungan dengan pembangunan kota. disini bisa disimpulkan kalau pihak pengembang takut dengan mahasiswa ITB. Beda dengan orang yg berkomentar yang selalu berdasarkan pendapat pribadi (sebagian besar).

Kesimpulan ketiga, di akhir sidang ditutup oleh pakar – pakar lingkungan. Isinya sebagian besar adalah mengkoreksi hasil presentasi amdal. Dari sini bisa dilihat dengan jelas bahwa masih banyak kekurangan dalam amdal yg di sajikan. Kata seorang pakar secara keseluruhan amdal itu memang asumsi, tapi asumsi yang ilmiah. Isi amdal yang disajikan tidak menerangkan prosesnya, tidak membahas dampak secara detail, dampak yang dibahas hanya yang positifnya saja sedangkan negatifnya tidak, tidak membahas dari segi transportasi, dan polusinya. Seorang pakar lingkungan dari ITB bilang “amdal Anda yang benarnya cuma 50%, sisanya nggak jelas!!” Kesimpulannya bahwa konsultan lingkungan yang merupakan bagian dari pihak pengembang tidak bisa diandalkan. Kerja yang kurang baik sangat terlihat dari banyaknya koreksi dan masukan dari para ahli.

Kawasan Babakan Siliwangi yang merupakan satu-satunya ruang terbuka hijau (RTH) di Bandung Utara tidak boleh dikomersialisasikan, karena pentingnya RTH yang fungsinya sebagai penghasil oksigen. Kawasan Babakan Siliwangin sebagai RTH adalah harga mati!!

Selama menjadi koordinator saya melihat bahwa peran mahasiswa sangat berpengaruh besar dalam hal yang satu ini, yaitu kebijakan pemerintah. Terutama mahasiswa ITB yang dipandang hebat oleh masyarakat awam. “Mahasiswa dipandang selau bergerak berdasarkan kebenaran ilmiah dan hati nurani.” Itulah yang dikatakan oleh penduduk sekitar Babakan Siliwangi kepada saya.

Salam,
Anak Punk!!
Nanta Maulana AR’06
Ikatan Mahasiswa Arsitektur Gunadharma
Koordinator Satgas Baksil KM ITB

Kamis, 22 Januari 2009 | 13:22 WIB

Bandung, Kompas – Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan rumah makan di Babakan Siliwangi belum jelas sehingga rawan gugatan. Bahkan, konsultan amdal sendiri belum mengetahui langkah yang akan dilakukan pengembang terhadap orang-orang yang sejak lama tinggal di kawasan itu.

Demikian antara lain yang mengemuka dalam sidang amdal Babakan Siliwangi di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Rabu (21/1). Acara ini diprakarsai pengembang PT Esa Gemilang Indah (EGI) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Iwan Soenaryo selaku Direktur PT EGI memaparkan, dari 3,8 hektar luas lahan Babakan Siliwangi, hanya 20 persen yang dijadikan bangunan komersial. Bangunan ini berupa rumah makan khas Priangan, teater terbuka, sarana rekreasi, dan fasilitas pendukung lain. Sisa lahan digunakan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

Ketua Seni Pertunjukan dari Sanggar Olah Seni Babakan Siliwangi Cecep Ahmad Hidayat mengatakan, dalam dokumen amdal tidak disebutkan keberadaan puluhan orang yang sudah sejak 1982 tinggal di sana. “Babakan Siliwangi juga untuk kepentingan manusia. PT EGI mendata pohon dengan lengkap, tetapi manusianya tidak terdata,” ujar Cecep. Menanggapi hal ini, Yusuf Supriatna dari Abdiyasa Dharma Inovasi selaku konsultan PT EGI mengatakan, sampai saat ini dia belum mengetahui rencana PT EGI terhadap warga yang tinggal di Babakan Siliwangi.

Salah Kaprah
Sementara itu, Ketua Koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat Rahmat Jabaril menilai, amdal Babakan Siliwangi itu salah kaprah. Sebab, peruntukan kawasan Babakan Siliwangi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah untuk RTH.

Di samping itu, lanjutnya, rencana detail tata ruang kota sedang dibahas DPRD Kota Bandung. Artinya, dasar hukum amdal pembangunan rumah makan di Babakan Siliwangi sangat lemah.

Secara terpisah, pengamat lingkungan dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan, amdal Babakan Siliwangi rawan gugatan. Sebab, dalam naskah amdal kurang informasi mengenai aspek fisik, aktivitas, hak-hak, ekonomi, dan kewenangan pemerintah kota.

Hal senada dikatakan pengamat birokrasi dari Universitas Padjadjaran, Dede Mariana. Menurut dia, isu-isu strategis, seperti akses publik, status lahan, RTH, dan pelibatan publik, belum dibahas dalam amdal. Asep mengusulkan agar amdal ditinjau ulang untuk menentukan kelayakan pembangunan Babakan Siliwangi. Selain itu, diperlukan kajian hukum mendalam.

Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda menjelaskan, pembangunan harus memerhatikan semua aspek, terutama aspek lingkungan. Untuk itu, pembangunan rumah makan oleh PT EGI harus terus diawasi agar tidak melenceng dari tujuan semula. (MHF/*)

Sumber: Harian Kompas

Bandung – Wakil Wali kota Bandung Ayi Vivananda menyambut baik kontribusi yang akan diberikan PT EGI kepada pemkot dari hasil usaha rumah makan di Baksil. Rencananya PT EGI akan menyetorkan Rp 300 juta kepada pemkot selama 20 tahun.

Ayi menuturkan Pemkot bandung tidak terlalu khawatir dengan setoran retribusi tersebut. Malahan pemerintah bersenang hati masih ada pengusaha yang mengusahakan ruang terbuka hijau di Bandung.

“Masih untung ada pengusaha yang mau. Kalau semuanya diurus pemkot, pemerintah tidak punya banyak uang“, ujar Ayi saat menghadiri Sidang Komisi AMDAL Babakan Siliwangi di Bandung, Rabu (21/1/2009).

Diakui oleh pengembang, Iwan Sunaryo, perusahaannya ingin ikut berpartisipasi dalam proyek ruang terbuka hijau di Bandung. Aspek ekonomi, kata Iwan, menjadi urusan nomer dua.

Namun, wakil dari warga dan LSM yang ikut dalam sidang tersebut tidak lantas percaya dengan keinginan PT EGI yang mengutamakan lingkungan ketimbang dampak komersil. Walhi misalnya tegas meminta proyek untuk dibatalkan.

“Biarkan saja baksil dengan vegetasinya seperti sekarang. Pemkot tidak perlu pihak ketiga untuk membenahinya“, tegas salah satu anggota Walhi Jabar Topan.

Hal senada diutarakan pula oleh Ridwan Kamil, Ketua Bandung Creative City Forum. menurutnya, volume bangunan dan aktivitas komersil di wilayah itu bakal memperkeruh suasana di Babakan Siliwangi.

“Volume bangunan, asumsinya Babakan Siliwangi bakal semrawut seperti mall di Sukajadi“, tandasnya.

Sumber: Detik Bandung

Setelah menjadi polemik selama beberapa bulan terakhir, rekan kami akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat rancangan restoran yang rencananya akan dibangun oleh PT. EGI di wilayah Babakan Siliwangi. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai rencana pembangunan dan perubahan fungsi kawasan Taman Kota Babakan Siliwangi. Bagi rekan-rekan yang memiliki informasi lebih rinci mengenai rencana pembangunan restoran di Babakan Siliwangi kami harap dapat ikut menyebarkan informasi terkait kepada masyarakat luas. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan komentar, kritik, saran ataupun masukan terhadap rancangan yang telah disampaikan oleh PT. EGI melalui halaman blog ini. Bagi rekan-rekan yang memiliki account Facebook dapat ikut terlibat dalam diskusi dengan mengunjungi account berikut.

Oleh Ir. Hetifah Siswanda, Ph.D.**

Isu Babakan Siliwangi menghasilkan pro-kontra publik tentang bagaimana ruang di kawasan tersebut dimanfaatkan dan dikendalikan. Ada berbagai kelompok masyarakat seperti intelektual dan akademisi, mahasiswa, seniman, dan budayawan, aktivis, komunitas kreatif, kelompok perempuan, asosiasi profesi, maupun media, yang peduli dengan nasib Babakan Siliwangi. Mendengarkan suara mereka, dan menggunakannya dalam pembuatan kebijakan, merupakan penerapan dari tata pemerintahan daerah yang demokratis.

Keterusterangan Pemkot Bandung mengemukakan keterbatasannya mengelola ruang publik sendiri, tanpa melibatkan pihak ketiga, cukup mengundang simpati. Namun, pemkot harus pula menerima adanya realitas bahwa cukup banyak (kalau bukan sebagian besar) publik Bandung kurang (atau tidak) setuju dengan pemberian izin eksklusif pengelolaan kawasan Babakan Siliwangi kepada swasta.

Salah satu latar belakang yang sangat berpengaruh terhadap sikap publik Bandung yang kritis belakangan ini adalah akibat perilaku pemkot di masa lalu, yang dianggap kurang transparan, kurang mau berkomunikasi, dan lebih mau mendengar suara kelompok interest tertentu (pemodal) ketimbang masukan akademis dan teknis dari pakar maupun suara komponen masyarakat sipil lainnya. Tidak ada informasi yang jelas kepada publik tentang rencana persis yang akan diterapkan di kawasan Babakan Siliwangi. Apalagi selama ini publik sering dikecewakan, dan bahkan dikelabui oleh izin-izin pemanfaatan ruang yang menghasilkan pembangunan-pembangunan yang dinilai tidak layak dari pertimbangan lingkungan, tata ruang, maupun keadilan sosial, seperti apa yang terjadi di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan daerah seputar Dago.

Banyak komponen akademisi maupun masyarakat sipil di Kota Bandung yang merasa partisipasi aktif mereka dalam urusan publik di kota ini telah lama terpasung. Padahal gagasan tentang pentingnya partisipasi dalam penataan ruang diadopsi secara tegas, termasuk dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 khususnya pasal 65 (1), “Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat“. Peran masyarakat tidak hanya dalam proses pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian), juga dalam aspek pengaturan (misalnya pembuatan Perda Tata Ruang dan Peraturan Zonasi), pembinaan (sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam isu penataan ruang), bahkan dalam aspek pengawasannya. Jika pemkot sengaja menutup atau membatasi partisipasi publik dalam proses penataan ruang, sama artinya mereka melanggar UU.

Barangkali latar belakang paling menarik menyangkut track record dari pengembang yang dikenal sebagai PT EGI. Publik ingin mengenal dan mendapatkan penjelasan, pertimbangan-pertimbangan apakah yang digunakan pemkot ketika memutuskan membuat perjanjian kerja sama dengan PT EGI.

Partisipasi Bermakna
Banyak tuduhan ditujukan kepada setiap upaya publik untuk menunjukkan hasratnya berpartisipasi dalam rangka menyelamatkan ruang kota dari keputusan yang salah. Salah satunya artikel yang ditulis Dadang Bainur (“Pikiran Rakyat”, 20/10).

Pendapat Dadang Bainur tentang keterwakilan dalam partisipasi menunjukkan pandangan konvensional tentang partisipasi publik. Dalam tata pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, setiap pengambilan keputusan yang strategis seperti pemanfaatan ruang dan alokasi anggaran, akan mempertimbangkan input publik secara serius dan sungguh-sungguh. Tidak penting (atau terlalu mahal) untuk membuktikan bahwa suara orang-orang ini haruslah merepresentasikan sebagian besar warga kota. Dalam kasus Babakan Siliwangi, sesungguhnya tidak sulit untuk menilai bahwa suara yang muncul datang dari orang-orang yang memiliki kepedulian, kompetensi, dan rasa kepemilikan terhadap Kota Bandung. Mereka yang saat ini aktif mempertanyakan keputusan tentang Babakan Siliwangi juga datang dari latar belakang yang bervariasi: seniman, mahasiswa, komunitas kreatif, akademisi, hingga ibu-ibu rumah tangga. Kalau selama ini keputusan yang menyangkut isu publik hanya menjadi konsumsi pejabat di birokrasi dan politisi di DPRD, ke depan diharapkan perspektif warga yang aktif dan peduli dari berbagai komponen bisa juga mewarnai keputusan publik yang penting di Kota Bandung.

Argumen bahwa mereka yang tidak setuju harus mampu menghasilkan substitusi pemecahan, adalah pendapat yang sering dikemukakan mereka yang resisten dan ingin menghalangi partisipasi. Keyakinan Dadang Bainur bahwa niat mengumpulkan dana masyarakat dalam rangka menyelamatkan ruang publik di Babakan Siliwangi mustahil diwujudkan adalah kesimpulan sangat gegabah dan jelas-jelas meremehkan kemampuan partisipasi warga Kota Bandung menggalang kekuatan dan secara aktif membantu pemkot bersama-sama menyelamatkan ruang publik yang sangat minim ini. Nilai Pendapatan Asli Daerah Rp 50 juta per tahun atau kurang dari Rp 5 juta per bulan, tentu sangat tidak sebanding jika disetarakan dengan kerugian publik akibat terbatasinya akses mereka terhadap ruang di kawasan Babakan Siliwangi.

Terkait dengan argumen bahwa penentang Babakan Siliwangi tidak berani berhadapan dengan ITB juga merupakan upaya mencari pembenaran bahwa kalau orang lain berbuat salah mengapa saya tidak boleh berbuat salah juga? Terlalu dini dan tidak ada bukti apa pun untuk menuduh bahwa mereka yang menentang pembangunan Babakan Siliwangi tidak berani berhadapan dengan ITB. Justru kemampuan pemkot melakukan proses dialog secara deliberatif dalam kasus Babakan Siliwangi akan menjadi awal yang baik untuk memperluas pembahasan ke tema yang lebih luas seperti kasus Sabuga, kasus pengelolaan lembah Taman Sari, maupun kasus penyelamatan ruang terbuka hijau di Kota Bandung secara lebih umum.

Ribuan tanda tangan yang terkumpul dalam petisi penolakan, puluhan tulisan di media massa, penolakan komersialisasi ruang publik melalui demonstrasi, diskusi ilmiah, maupun upaya-upaya lain yang diinisiasi berbagai kelompok, mencerminkan kepedulian dan kecintaan warga Bandung pada kotanya. Publik Bandung cukup cerdas untuk bisa ditunggangi kepentingan politik yang sempit. Mereka sangat sadar bahwa keputusan yang salah tentang ruang sangatlah mahal harganya, bahkan belum tentu bisa digantikan dengan uang. Berapa besar kerugian akibat merosotnya kepercayaan publik pada pemkot maupun DPRD akibat adanya keputusan-keputusan yang serampangan tentang ruang kota? Berapa kerugian dari hilangnya hasrat publik yang kreatif dan berbakat untuk ikut menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi kemajuan dan perbaikan kota Bandung tercinta ke depan? Tidak ternilai…

** Penulis adalah Planolog, warga Bandung
Sumber: Harian Pikiran Rakyat
Berita Terkait: Perlu Kontrak Sosial Soal Baksil

Oleh Juniarso Ridwan**

Berbagai tanggapan masyarakat terhadap upaya penataan dan pembangunan di kawasan Babakan Siliwangi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, menunjukkan perhatian dan kecintaan warga Kota Bandung terhadap kawasan tersebut. Itu sekaligus merupakan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan PT Esa Gemilang Indah (PT EGI) selaku pengembang yang telah ditunjuk sejak 2002. Tanggapan masyarakat yang berkembang, dominan menyoroti dari isu lingkungan terutama mengenai fungsi kawasan Babakan Siliwangi sebagai ruang terbuka hijau dan rencana penggunaan bangunan yang akan dibangun pada lahan tersebut.

Dalam proses perencanaan, tentunya berbagai aspek perlu menjadi pertimbangan dalam penuangan konsep penataan dan rancang bangun. Aspek-aspek dimaksud antara lain aspek kesejarahan kawasan perencanaan, kondisi spasial (keruangan), lingkungan, sosial ekonomi, sosial budaya, arahan perangkat penataan ruang dan tentunya saran/tanggapan masyarakat yang merupakan wujud peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Kawasan Babakan Siliwangi yang merupakan bagian dari Lembah Siliwangi adalah areal pesawahan. Kondisi alamnya yang menarik dan memiliki potensi sebagai salah satu objek pariwisata, telah memunculkan gagasan Wali Kota Bandung pada masa itu (era 1970-an) yaitu Bapak R. Otje Djundjunan untuk membangun Rumah Makan “Babakan Siliwangi “. Tempat itu yang menyajikan makanan khas Priangan. Dalam perjalanannya, setelah mengalami kondisi terus-menerus merugi sejak 1993, rumah makan tersebut oleh Pemerintah Kota Bandung selaku pemilik dan pengelolanya ditutup pada 1996. Menurut Taufikurachman (“PR”, 15/2/2003) : “Di Babakan Siliwangi terdapat 61 spesies tumbuhan yang merupakan hutan buatan, bukan hutan alami. Pembangunan di sana harus dipikirkan bagaimana mengawasi pohon-pohon yang ada … “. Berdasarkan pernyataan tersebut, telah mempertegas bahwa dari kesejarahannya Kawasan Babakan Siliwangi bukanlah sebagai hutan alami. Sedangkan menurut Lambok M. Hutasoit dan Sudarto Nitisiswoyo (“PR”, 25/2/2003 ), kawasan Babakan Siliwangi adalah daerah luapan air (discharge) bukan daerah resapan (recharge) .

Luas Kawasan Babakan Siliwangi berdasarkan data yang ada sekitar 111.386 m2 (sekitar 11,14 hektare); lahan seluas 72.973 m2 (7,3 ha) dikuasai Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan status hak sewa dari Pemerintah Kota Bandung sejak 1991 dan 1993 yang akan berakhir hak sewanya pada 2011 dan 2113 untuk penggunaan Science Center (lebih dikenal dengan Sasana Budaya Ganesha) dan sarana olah raga (22.197 m2), lapangan sepak bola (12.240 m2), taman dan sarana parkir (34.437 m2). Sedangkan seluas sekitar 38.413 m2 (3,84 ha) masih dikuasai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri atas: eks bangunan Rumah Makan “Babakan Siliwangi” (910 m2), sanggar olah seni (250 m2), bangunan kantor kelurahan (120 m2), lapang adu domba (576 m2), jalan dan tempat parkir (2.135 m2), ruang terbuka hijau (34.251 m2).

Berdasarkan data tersebut, luasan ruang terbuka hijau (RTH) dari total lahan sekitar 11,14 ha adalah 83.810 m2 (8,38 ha). Namun demikian, perlu dicermati kondisi lahan yang dikelola ITB dengan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu RTH pada lahan yang dikelola ITB terawat dan terpelihara dengan baik sedangkan pada lahan yang dikelola Pemerintah Kota Bandung, kurang dikelola dengan baik sehingga pohon-pohon pelindung yang menurut Taufikurachman terdapat 61 spesies, perlu diidentifikasi dan dinventarisasi kembali keberadaannya. Besaran intesitas bangunan berdasarkan besaran koefisien dasar bangunan (KDB) : Science Centre (Sabuga) dan sarana olah raga, 30%. Sedangkan eks RM Babakan Siliwangi, galeri seni, dan kantor kelurahan, 3,30%.

Berdasarkan perangkat peraturan penataan ruang di wilayah Kota Bandung, arahan tata guna lahan dalam rencana tata ruang wilayah Kota Bandung (Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2004 jo Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung), kawasan Babakan Siliwangi diarahkan dengan peruntukan RTH, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota-Wilayah Pengembangan (WP) Cibeunying (Peraturan Wali Kota Bandung No. 981 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota-WP Cibeunying) diarahkan dengan rencana setempat: pariwisata.

Proyeksi ke depan dalam melakukan langkah revitalisasi kawasan Babakan Siliwangi tetap merujuk pada tujuan untuk melestarikan lingkungan sebagaimana diamanatkan peraturan penataan ruang yang ada, di antaranya dengan meningkatkan populasi tumbuhan menjadi 360 tegakan pohonan spesies lokal dan mempertahankan cakupan areal RTH di samping pembuatan sumur resapan yang representatif (sehingga dapat mendukung fungsi recharge).

Setelah dialog di Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran (Lemlit-Unpad), Erri N. Megantara menulis (“PR”, 14/10/2008), “Dalam rangka meningkatkan luas serta kualitas RTH dan atau hutan kota di Kota Bandung, maka penataan Babakan Siliwangi, area yang terbangun harus diusahakan sekecil-kecilnya. Untuk itu, penataan Babakan Siliwangi perlu terintegrasi dengan dengan Sabuga. Seandainya konsep penataan Babakan Siliwangi yang berupa menghidupkan kembali rumah makan Sunda beserta etalase budayanya dapat diterima semua pihak, untuk sarana tertentu misalnya tempat parkir tidak perlu di area Babakan Siliwangi, melainkan dapat di Sabuga”. Bagi Pemerintah Kota Bandung dan PT EGI, hal ini akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam perencanaan penataan kawasan Babakan Siliwangi karena merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam penataan ruang selain tentunya saran/pendapat pemangku kebijakan (stakeholder) lainnya baik yang muncul dalam dialog di Lemlit-Unpad ataupun media lainnya, yang selanjutnya hasil perencanan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan pembangunannya.

Sudah barang tentu, pengembangan selanjutnya perlu diarahkan secara integral dengan kawasan lainnya dalam konstalasi kewilayahan dan kesatuan lingkungan yang mencakup hamparan dengan dibatasi oleh Jln. Siliwangi, Jln. Cihampelas, Jln. Wastukancana, Jln. L.L.R.E. Martadinata, dan Jln. Ir. H. Juanda, dengan konsep rancang bangun yang komprehensif dalam rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

Kekhawatiran dan kegundahan pemerhati lingkungan, seyogianya ditangkap sebagai masukan yang berharga untuk menyempurnakan konsep perencanaan penataan lingkungan Babakan Siliwangi. Wacana yang dibangun dengan dilandasi kearifan sosial dan kecerdasan emosional dalam menyikapi rencana revitalisasi kawasan Babakan Siliwangi, semoga memberikan kemaslahatan bagi warga Kota Bandung.

** Penulis adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
Sumber: Harian Pikiran Rakyat

BANDUNG, SELASA – Pembangunan di Babakan Siliwangi dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga miliaran rupiah per tahun. Kerugian ini tidak sebanding dengan penghasilan asli daerah yang dijanjikan pengembang di Bakakan Siliwangi.

Ketua Umum Ikatan Artitek Lansekap Indonesia Jawa Barat, Diah Ivoniarty atau Vonny mengatakan, satu hektar area yang dipenuhi pohon, perdu, semak, dan rumput akan menghasilkan kanopi seluas 5 hektar. “Dalam tempo 12 jam, kanopi ini dapat menarik 1.800 kilogram carbon dioksida (CO2) dan melepaskan 1.200 kilogram oksigen (O2) yang setara dengan 1.560 liter O2,” ujarnya saat berdiskusi bersama Forum Antarkampus dan Jaga Lembur (FAJL) di Bandung, Selasa (21/10).

Harga Oksigen diperkirakan mencapai Rp 25.000 per liter, maka nilia ekonomi oksigen yang dihasilkan dari lahan seluas satu hektar adalah Rp 39 juta per hari.

Luas Babakan Siliwangi mencapai 3,8 hektar. Vonny mengandaikan lahan efektif Babakan Siliwangi seluas 3 hektar, maka dalam sehari mampu menghasilkan oksigen senilai Rp 117 j uta dan dalam setahun Babakan Siliwangi menghasilkan oksigen senilai Rp 42,7 miliar.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jika 20 persen lahan di Babakan Siliwangi dijadikan bangunan, maka kerugian minimalnya mencapai Rp 8,5 miliar per tahun. “Ini jauh lebih besar daripada PAD yang dijanjikan pengembang yang hanya Rp 50 juta per tahun,” kata anggota FAJL Dede Mariana.

Vonny menjelaskan, dalam sehari satu orang membutuhkan 300 cc oksigen. Dengan demikian, dalam sehari Babakan Siliwangi mampu menyuplai oksigen untuk 15.600 jiwa. “Semestinya, hutan kota Seperti Babakan Siliwangi ini bukan malah dijadikan lahan komersial, tetapi diperbanyak,” ujarnya.

Vonny mengingatkan bahwa Babakan Siliwangi bukan semata milik Kota Bandung, tetapi milik dunia. Untuk itu, Babakan Siliwangi harus tetap menjadi hutan kota.

Sumber: Harian Kompas
Artikel Terkait:
- Bangun Rumah Makan, Wali Kota Bandung Bisa Dipenjara (Kompas)
- Tata Baksil, Pemkot Bandung Bentuk Tim Revitalisasi (Detik Bandung)