Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Arsip Media’ Category

pendopo_babakansiliwangi_small

Pada tanggal 27 Juni 2013 Pemerintah Kota Bandung mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) yang sebelumnya diberikan kepada PT Esa Gemilang Indah (EGI), perusahaan swasta yang ingin mendirikan restoran di Babakan Siliwangi. Surat keputusan pencabutan IMB bernomor 503-795/BPPT Tentang Surat Ijin Pencabutan IMB Nomor 503.644.2/4067/BPPT atas nama Iwan Sunaryo (Direktur PT EGI) untuk Pemerintah Kota Bandung. Surat pencabutan IMB ditetapkan atas nama Walikota Bandung dan ditandatangani oleh Dr. H. A. Maryun Sastrakusumah MH, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BBPT) Kota Bandung. BPPT adalah lembaga yang berwenang di bidang perizinan.

Pencabutan IMB itu dilatarbelakangi protes berbagai kalangan atas kebijakan yang dinilai mengancam kelestarian Babakan Siliwangi sebagai hutan kota dunia (world city forest). Aktivis lingkungan, seniman, penggiat organisasi masyarakat, ahli hukum, dan kalangan lainnya menentang privatisasi dan komersialisasi ruang terbuka hijau di kawasan Lebak Siliwangi yang kian menyempit. Polemik privatisasi dan komersialisasi Babakan Siliwangi seakan menjadi penanda tarik ulur kepentingan antara Pemerintah Kota, perusahaan swasta, serta warga kota Bandung yang membutuhkan ruang terbuka hijau (RTH) yang terbebas dari kepentingan ekonomi pengusaha.

Pada tanggal 20 Mei 2013 warga kota yang tergabung dalam Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi (FWPBS) mengadakan arak-arakan dari Babakan Siliwangi ke Balai Kota dengan mengusung lembaran seng yang sebelumnya menutupi hutan kota itu. Lebih dari 7000 orang turut menandatangi petisi warga yang menentang privatisasi, komersialisasi, dan alih fungsi hutan kota itu. Dalam arak-arakan ini warga secara terbuka menyatakan sikapnya untuk menolak kebijakan Pemkot Bandung yang memberi izin terhadap pembangunan restoran dan kompersialisasi Babakan Siliwangi terhadap PT EGI.

Dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh FWPBS di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Bandung, beberapa waktu lalu, Walikota Dada Rosada menjanjikan, pihaknya akan segera mencabut IMB PT EGI di Babakan Siliwangi. Pernyataan Dada segera disusul oleh desakan yang kian kuat dari kalangan warga agar pemerintah kota secepatnya mencabut IMB dan membatalkan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah kota dan PT EGI. Dalam kesempatan ini juga disepakati untuk dibentuk tim khusus agar proses pencabutan IMB dapat dilakukan sesuai dengan kaidah hukum, berjalan secara transparan dan akuntabel, serta terbebas dari kepentingan politik praktis.

DPRD Kota Bandung, yang juga sempat didatangi kalangan yang memprotes rencana pembangunan restoran itu, telah pula menyatakan kesetujuannya dengan aspirasi warga. Nota komisi telah disampaikan kepada pimpinan Dewan agar segera menyampaikan rekomendasi kepada Walikota. Dalam nota komisi antara lain dinyatakan bahwa IMB untuk PT EGI harus dicabut dan PKS antara pemerintah kota dan PT EGI harus dibatalkan. Proses ini ditempuh oleh FWPBS agar negara dapat berperan untuk menegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan luas RTH di kota Bandung.

Dalam Nota Komisi A tanggal 11 Juni lalu, yang ditandatangi oleh Ketua Komisi A Haru Suandharu dan Sekretaris Komisi A Donny Kusmedi, dinyatakan bahwa perjanjian kerjasama antara pemerintah kota dan PT EGI bertentangan dengan UU 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung. Dinyatakan pula, PT EGI sudah tiga tahun sejak Agustus 2010 “tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa kontribusi kepada Pemerintah Kota Bandung”. Selain itu Dewan juga menekankan bahwa Babakan Siliwangi seharusnya tetap berfungsi sebagai “kawasan lindung dan kawasan publik”.

Protes warga atas ancaman alih fungsi Babakan Siliwangi telah berlangsung lama, setidaknya sejak tahun 2002. Berbagai kalangan sempat menyatakan keberatan dengan berbagai cara ketika, misalnya, tersiar rencana pembangunan kondominium di Babakan Siliwangi. Protes serupa menguat lagi belakangan ini ketika tersiar kabar bahwa pemerintah kota telah memberikan IMB kepada PT EGI untuk membangun restoran di Babakan Siliwangi, dan perusahaan itu menyatakan akan segera meletakkan batu pertama di situ. Protes dinyatakan melalui pentas seni, unjuk rasa, dengar pendapat di DPRD Kota Bandung, pembuatan petisi, publikasi pernyataan, dan sebagainya.

Hutan Kota Babakan Siliwangi merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang masih tersisa di kawasan utara Kota Bandung. Hutan kota ini termasuk ke dalam kawasan Lebak Siliwangi atau Lebak Gede, lembah di sekitar Jalan Siliwangi (dulu Dr. De Grootweg). Dari masa ke masa kawasan hutan kota ini cenderung menyempit. Hal ini merupakan cermin dari semakin menyusutnya RTH kota Bandung yang berdasar data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) 2007 hanya sebesar 8.76% dari luas kota secara keseluruhan. Sangat jauh dari ketentuan UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan RTH sebesar 30% dari luas kota.

Pada dasawarsa 1970-an sewaktu Kota Bandung dipimpin Walikota Otje Djundjunan didirikan sebuah warung makan di tempat yang kini dikenal dengan sebutan Babakan Siliwangi sebelum bangunan itu hangus terbakar. Pada zaman pemerintahan Walikota Ateng Wahyudi di kawasan Lebak Siliwangi dibangun sarana olah raga dan gedung pertemuan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dikenal dengan Sarana Olah Raga (Sorga) dan Sarana Budaya Ganesha (Sabuga).

Pada zaman pemerintahan Walikota Aa Tarmana dibuat perjanjian kerjasama pengelolaan Babakan Siliwangi antara pemerintah kota dan perusahaan swasta. Adapun pada zaman pemerintahan Walikota Dada Rosada perusahaan swasta yang ingin membuka usaha di kawasan publik itu mendapat izin. Alih fungsi ruang publik seperti inilah yang senantiasa ditentang oleh berbagai kalangan, terlebih ketika kawasan hijau di belahan utara Kota Bandung kian hari kian tergerus oleh merebaknya bisnis properti.

Dalam rangkaian kegiatan menentang alih fungsi Babakan Siliwangi, yang diprakarsai oleh FWPBS melalui gerakan kebudayaan selama ini, tercetus pula gagasan mengenai peluang menjadikan Babakan Siliwangi dan sekitarnya sebagai arboretum atau kebun raya untuk memperkuat fungsinya sebagai paru-paru kota. Berbagai pihak juga mengusulkan untuk menjadikan Babakan Siliwangi sebagai wilayah konservasi lingkungan dan budaya. Ahli geografi T. Bachtiar dan herbarian senior Juandi Gandhi, misalnya, mengusulkan agar di Babakan Siliwangi warga menanam tetumbuhan langka, khususnya tetumbuhan yang namanya telah melekat pada toponimi di Tatar Sunda semisal biru, ganitri, kopo, loa, dan sebagainya.

Gerakan budaya yang diprakarsai oleh FWPBS melibatkan berbagai kalangan, baik perseorangan maupun lembaga. Selain sekitar 7000 orang pendukung petisi Save Babakan Siliwangi, inisiatif ini berasal dari kalangan lembaga yang antara lain terdapat Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Keluarga Sunda Nusantara (Aksan), Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Bamus Sunda, Forum Diskusi Hukum (Fordiskum) Bandung, Institut Nalar Jatinangor, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Paguyuban Sundawani Wirabuana, Kasepuhan Cipageran, Paguyuban Pasundan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Komunitas Gerbong Bawah Tanah, Sanggar Olah Seni (SOS), Common Room Networks Foundation (Common Room), Komunitas Pelukis Mural Seng Babalan Siliwangi, Bandung Creative City Forum (BCCF), Greeneration Indonesia (GI), Komunitas Sahabat Kota, FK3I, SPK PT DI, HMTL ITB, FMN, UKSK UPI, Komunitas Backsilmove, Mapala, Korgala Unpar, Wakcabalaka, dan banyak lagi. ***

Read Full Post »

Menyusul pernyataan Walikota Dada Rosada baru-baru ini yang menyetujui tuntutan warga untuk membatalkan izin pembangunan restoran di Babakan Siliwangi, sejumlah tokoh masyarakat bertatap muka dengan anggota DPRD Kota Bandung, Rabu pagi (14/6), di Balai Kota Bandung. Mereka mendesak Dewan untuk mengupayakan agar penyataan walikota itu benar-benar terlaksana.

Dalam pertemuan itu warga mendesak DPRD Kota Bandung untuk segera mengupayakan agar pemerintah kota benar-benar membatalkan izin mendirikan bangunan (IMB) di hutan kota Babakan Siliwangi yang telah diberikan kepada perusahaan swasta PT Esa Gemilang Indah (EGI). Desakan itu disertai pernyataan tertulis yang antara lain berisi argumen dari aspek lingkungan, budaya, dan hukum.

Dipimpin oleh Didi Turmudzi dari Paguyuban Pasundan, rombongan warga itu antara lain terdiri atas veteran Solihin GP, pengacara Dindin Maolani, seniman Tisna Sanjaya, Darmawan “Acil Bimbo” Hardjakusumah, Aat Soeratin, aktivis lingkungan Dedi Kurniadi, pengusaha Nanang Ma’soem, politisi Deddy Djamaludin Malik, Memet Hamdan, Herman Ayub, dll.

Pertemuan di ruang sidang DPRD Kota Bandung itu dipimpin Haru Suandharu, Ketua Komisi A. Ia didampingi antara lain oleh Wakil Ketua Komisi C. Hadir pula beberapa pejabat dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung.

Dalam tanggapannya atas aspirasi warga, Haru Suandharu antara lain menyatakan, DPRD Bandung sependirian dengan warga yang menghendaki agar hutan kota Babakan Siliwangi tidak beralih fungsi menjadi tempat usaha swasta. Dikatakan, Komisi A DPRD Kota Bandung pada 11 Juni lalu mengajukan rekomendasi kepada pemimpin Dewan agar menindaklanjuti tuntutan warga Bandung yang menghendaki agar IMB kepada PT EGI dibatalkan dengan kelestarian ruang terbuka hijau.***

Read Full Post »

141524_baksil

Bandung – PT Esa Gemilang Indah (EGI) akhirnya angkat bicara terkait pembangunan kawasan Babakan Siliwangi (Baksil). Dalam waktu dekat, PT EGI akan membangun restoran di kawasan Baksil, Bandung.

Setelah mendapatkan Izin Mendirikan Bangun (IMB) pada Oktober 2012 lalu, PT EGi rencananya akan meletakkan batu pertamanya sebelum memasuki bulan puasa. Hal itu dikatakan Konsultan Humas PT EGI, Direktur Sentra Suhu Sosial Dadan Hendaya, dalam jumpa pers yang digelar di Babakan Siliwangi, Minggu (12/5/2013).

Perjanjian kerjasama PT EGI dengan Pemerintah Kota Bandung untuk menata kawasan Baksil sejak tahun 2007 menuai protes keras dari warga, tokoh lingkungan dan budayawan. Karena isunya, di kawasan ini akan dibangun mal, kondominium, apartemen dan sejenisnya. Selama kurun waktu tersebut hingga sekarang, PT EGI memang sulit untuk ditemui media.

“Mengapa PT EGI baru melakukan jumpa pers kepada media saat ini, karena selama sebelumnya kami belum memiliki IMB. Kami tidak ingin berpolemik lebih jauh sebelum ada IMB,” terang Dadan.

Sejak memiliki kuasa mendirikan bangunan pada Oktober 2012 lalu, PT EGI baru melakukan persiapan untuk segera membangun restoran.

“PT EGI hanya akan membangun restoran seluas 2.197 meter persegi, tepat di atas lahan restoran yang dulu terbakar,” ujar Dadan.

Menurut Dadan, nantinya restoran tersebut akan di desain berdasarkan bangunan tradisional sunda.

“Dari awal, PT EGI sudh memposisikan diri sebagai pihak swasta yang bekerjasama dengan Pemkot Bandung untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional Sunda. Secara teknis, bentuk restoran nantinya berupa modifikasi bangunan tradisional Sunda, yang selalu berbentuk panggung, memiliki teras, dengan tipe badak heuay,” terangnya.

Rencananya, PT EGI akan meletakan batu pertamanya sebelum bulan puasa tahun ini.

“Tahun ini PT EGI akan melakukan pembangunan. Lama pembangunannya sendiri sekitar 8 hingga 1 tahun,” jelasnya.

(avi/try)

Sumber artikel: Detik News (http://bit.ly/104XhXm)

Read Full Post »

BANDUNG, (PRLM).- Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi akan menggalang dana melalui gerakan koin peduli Hutan Babakan Siliwangi terkait mengemukanya rencana pembangunan restoran dan sarana komersil di kawasan hutan kota tersebut. Diharapkan, gerakan koin itu menjadi kampanye bagi penyelamatan Hutan Babakan Siliwangi.

Demikian kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat (Jabar), Dadan Ramdan saat dihubungi “PRLM”, Kamis (31/1/13). Dia menuturkan, pembentukan Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi merupakan hasil diskusi dan pertemuan berbagai komunitas di Sekretariat Walhi jabar untuk menyikapi isu pembangunan sarana komersil di Hutan Babakan Siliwangi. “Kami menolak pembangunan sarana komersil serta segala perizinan pembangunannya harus dibatalkan demi terciptanya 100 persen Hutan Kota Babakan Siliwangi,”ucapnya.

Selain gerakan koin, pertemuan antara komunitas peduli lingkungan ini pun menyepakati untuk membuat surat penolakan terhadap rencana pembangunan di kawasan tersebut. “Untuk memastikan 100 persen hutan kota, kami akan mengirim surat kepada Pemerintah Kota (Pemkot)dan DPRD Kota Bandung,”ujar Dadan. Dia mengatakan, surat itu merupakan bentuk pengaduan warga kepada Pemkot Bandung.

Tak hanya itu, surat pun akan dikirimkan kepada Presiden dan Kementrian Lingkungan Hidup.

Sumber: Pikiran Rakyat

Read Full Post »

beredar-isu-hutan-babakan-siliwangi-bandung-mau-jadi-mall

Beredar kabar hutan kota dunia Babakan Siliwangi (Baksil) yang berada di Jalan Taman Sari, Bandung beralih fungsi. Bahkan pesan berantai melalui fasilitas BlackBerry Messanger (BBM) menyebut Baksil tersebut akan digunakan untuk dibuat mall.

Pantauan merdeka.com, sejumlah spanduk terbentang di sudut-sudut hutan kota dengan tulisan penolakan dan pengecaman pembangunan.

Ragam tulisan terpampang yang ditampilkan dalam media visual. “Enyahlah Perusak Hutan Babakan Siliwangi”, “Warga Bandung Menolak Pembangunan Mall, Kondominium, Restoran di Hutan Babakan Siliwangi”,

“Rakyat bersatu padu menjaga hutan Siliwangi” dan masih banyak spanduk penolakan tersebut.

Pada 2011 lalu Baksil sempat dideklarasikan sebagai hutan kota dunia. Sebab lahan seluas 3.8 hektar ini adalah area resapan air yang sanggup memasok oksigen untuk 15 ribu orang dalam sehari.

Pada pendeklarasian tahun lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui keberadaan hutan di tengah kota tersebut, sebagai satu-satunya hutan yang ada saat ini. Keberadaannya saat ini merupakan oksigen bagi kota Bandung.

Aktivis lingkungan Reggi Munggaran mengatakan, pemasangan spanduk tersebut, bagian dari antisipasi yang berhembus soal rencana pembangunan di Babakan Siliwangi.

“Caranya beragam, tergantung bagaimana itu dipersepsi oleh warga, yang pasti banyak yang mempertanyakan sikap Pemkot Bandung yang terkesan tidak konsisten,” katanya.

Pemkot kata dia pernah menobatkan Baksil sebagai hutan kota dunia, tapi tidak mengubah rencana pembangunan tersebut. Pemkot Bandung seharusnya konsisten dengan tidak memperbolehkan adanya pembangunan dalam bentuk apapun di kawasan Baksil.

Dia mengaku sedih jika kabar tersebut benar. Tidak ada lagi paru-paru kota yang layak di Kota Bandung ini karena ulah para kapitalis. Ironis jika Baksil ini memang beralih fungsi.

Dalam pesan berantai yang diterima merdeka.com, Selasa (28/1) adalah

“Bantu yuk mengkampanyekan “Save Babakan siliwangi” untuk keberlangsungan hutan kota di bandung. Ubah Display Picture (DP) kalian seperti DP yang saya pake untuk mendukung penyelamatan babakan siliwangi yang akan di bangun mall oleh cukong2 licik dan pemerintah picik. Big Respect”

Ditemui terpisah, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda berjanji akan mempertahankan Baksil sebagai taman kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Pemkot tetap akan pertahankan Baksil. Saya tidak setuju Baksil jadi apartemen. Tetap harus dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau,” tegasnya.

Menurutnya Bandung masih membutuhkan RTH yang cukup banyak. Karenanya agar lahan tak diganggu gugat Pemkot berencana akan menjadikan Baksil sebagai tempat bermain anak.

Ditulis oleh: Andrian Salam Wiyono
Sumber: merdeka.com

Read Full Post »

Jelang Pilwalkot 2013, isu alih fungsi lahan hutan kota Babakan Siliwangi (Baksil) kembali mencuat. Sejumlah spanduk yang berisi penolakan warga dengan adanya pembangunan kondominium, mal, dan restoran di lahan itu kembali marak. Bahkan upaya penyelamatan Baksil juga ramai di media sosial.

Pantauan detikbandung di hutan kota Baksil, Rabu (30/1/2013), belum terlihat ada pembangunan apa-apa di sana. Namun seng berwarna hijau memang sudah terpaang sehingga dari jalan tidak terlihat kondisi Baksil.

Sejumlah spanduk yang berisi penolakan komersialisasi Baksil terpasang di sejumlah titik. Di antaranya melintang di antara pepohonan Baksil. Spanduk itu antara lain bertuliskan “Warga bandung menolak pembangunan mal, kondominium, restoran di hutan Baksil”, “Enyahlah perusak hutan Baksil”, “Ulah nuar tangkal bisi kapanasan, na rek di mana urang ngiuhan”, “Rakyat bersatu padu menjaga Siliwangi”.

“Spanduk ini udah ada sejak sepekan lalu, enggak tahu siapa yang memasang,” ujar Ujang (32), salah seorang warga di lokasi. Ujang mengaku tak setuju jika ada alih fungsi lahan Baksil, namun ia sepakat jika kawasan Baksil ditata agar lebih menarik.

Penolakan alih fungsi lahan Baksil sempat ramai pada 2008 lalu. Bahkan sempat ada petisi online untuk menyelamatkan Baksil dan dibuat pula groupnya di facebook. Hingga kini jumlah anggota group itu 2.708 orang dan masih aktif hingga kini. Saat ini bahkan pesan untuk menyelamatkan Baksil juga menyebar melalui broadcast messanger.

Seperti diketahui Pemkot Bandung memang memberikan ijin pada PT Esa Gemilang Indah (EGI) untuk membangun rumah makan di bekas lokasi rumah makan yang terbakar dulu. PT EGI mengklaim pembangunan akan berwawasan lingkungan. Pada 2011 lalu, pada Tunza International Children and Youth Conference yang dihadiri oleh pemuda puluhan negara, Baksil dideklarasikan menjadi hutan kota dunia.

Ditulis oleh: Tya Eka Yulianti
Sumber: Detik Bandung

Read Full Post »

Rabu, 21/09/2011 – 19:09

BANDUNG, (PRLM).- Pembangunan restoran di kawasan Babakan Siliwangi yang dikelola PT Esa Gemilang Indah, bisa berdampingan dengan pengembangan hutan kota yang digagas dalam Tunza International Children and Youth Conference on the Environment mendatang. Sinyal positif itu dilontarkan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridahosani, saat mendampingi Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di kawasan Babakan Siliwangi, Selasa (21/9).

Rasio memaparkan, semestinya, fungsi ekologis dan fungsi ekonomi bisa berjalan beriringan tanpa merugikan satu sama lain. “Jadi bisa sinergi antara kepentingan bisnis, lingkungan, dan sosial. Itu bisa diimplementasikan melalui pembangunan berkelanjutan. Jika hutan asri, maka tamu-tamu restoran pun bisa menikmati keindahannya. Itu nilai tambahnya. Tidak hanya datang dan makan,” ujarnya.

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »